Institusi dan Manajemen
Tindakan-tindakan institusi dan manajemen
Mitigasi bencana juga memerlukan tindakan-tindakan prosedural dan organisasi tertentu. Jangka waktu di mana pengurangan yang signifikan dapat dicapai dalam potensi bencana memerlukan waktu lama. Perubahan dalam perencanaan fisik, perbaikan struktur dan perubahan dalam karakteristik bangunan adalah proses yang memakan waktu berpuluh tahun. Tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan yang mengarahkan proses-proses mitigasi harus dipertahankan untuk jangka waktu bertahun-tahun, dan harus tetap bisa bertahan menghadapi perubahan-perubahan dalam bidang politik administrasi yang kemungkinan terjadi pada saat itu, perubahan-perubahan dalam prioritas budget dan perubahan kebijakan-kebijakan tentang hal-hal yang lain. Melembagakan mitigasi bencana memerlukan satu konsensus pendapat-pendapat bahwa upaya-upaya untuk mengurangi resiko bencana merupakan kepentingan yang harus terus berlangsung.
Pendidikan, pelatihan dan kompetensi profesional, dan kemauan politik, merupakan aspek-aspek yang perlu dari upaya melembagakan mitigasi bencana. Pelatihan profesional dari para insinyur, perencana, ahli ekonomi, ilmuwan sosial dan para manajer lainnya untuk memasukkan bahaya-bahaya dan pengurangan resiko di dalam wilayah umum dari kompetensi mereka secara bertahap sekarang menjadi umum. Meningkatnya keterbukaan dari kelompok-kelompok ini terhadap para ahli internasional dan pertukaran teknologi di dalam mitigasi bencana adalah satu bagian penting dari pembangunan kapabilitas di negara yang tertimpa bencana.
Informasi adalah suatu elemen penting dalam perencanaan mitigasi bencana, akan tetapi ada banyak negara yang rawan bencana di mana observatorium geologi dan meteorologi dasarnya untuk memonitor bahaya-bahaya belum mapan atau tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan itu. Riset, keahlian teknis dan organisasi-organisasi pembuat kebijakan adalah sumber daya penting untuk mengembangkan strategi-strategi mitigasi baik secara nasional dan secara lokal.
Kekuasaan-kekuasaan administrasi dan organisasi untuk mitigasi bencana mencakup pengecekan prosedur-prosedur dan kekuasaan-kekuasaan perencanaan untuk merealisasikan rencana-rencana mitigasi, prosedur-prosedur konsultasi dan perwakilan dari masyarakat dalam keputusan-keputusan mitigasi dan menejemen pelaksanaan aktivitas-aktivitas mitigasi.
Sumber daya staf tambahan dan struktur organisasi mungkin diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana mitigasi. Beberapa negara telah membentuk Kementrian Perlindungan Sipil atau sub-departemen yang tanggung jawabnya menyangkut manajemen bencana dan pembangunan tindakan-tindakan perlindungan. Mungkin tidak perlu membentuk suatu unit otonomi untuk mitigasi bencana, dan hal ini sering kali diperdebatkan bahwa mitigasi bencana lebih baik diintegrasikan ke dalam aktivitas-aktivitas yang sudah ada dari pada dilakukan sebagai latihan terpisah. Suatu badan administrasi yang menjalankan kebijakan sampai dengan tindakan pelaksanaan adalah penting.
Pada tingkat lokal, mitigasi berbasis masyarakat memerlukan penguatan kapabilitas dari insitusi-institusi lokal untuk melaksanakan tindakan-tindakan perlindungan lokal-seperti pelatihan dan dukungan yang sering kali dapat dijalankan paling efektif oleh LSM-LSM nasional atau internasional.
Sumber : Program Pelatihan Manajemen Bencana, karya dari A.W. Coburn, R.J.S. Spence, A. Pomonis ; Cambridge Architectural Research Limited, The Oast House, Malting Lane, Cambridge, United Kingdom, 1994